DARI E-KTP KE PAYMENT ID: JALAN HALUS MENUJU KAPITALISME TOTALITARIANISME
Oleh: Ali Akbar Albuthoni — _Konsultan Ekonomi & Bisnis Syariah | Founder CORe Islamic Economics_
17 Agustus 2025. Di saat sebagian rakyat mengibarkan bendera merah putih, negara akan secara resmi mengibarkan bendera kontrol penuh atas ekonomi warganya. Lewat sistem Payment ID yang mengintegrasikan semua transaksi digital (bank, e-wallet, QRIS, bahkan GoPay dan DANA) ke dalam NIK (e-KTP), setiap kopi yang kamu beli, setiap top up yang kamu lakukan, bahkan transfer ke teman — akan terekam secara real-time ke database pemerintah.
Ini bukan sekadar modernisasi sistem. *Ini adalah bom waktu finansial dan kontrol sosial massal.*
*Apa yang Sedang Terjadi?*
Menurut informasi dari akun edukasi digital Growth Mindset.x, per 17 Agustus 2025:
• Setiap transaksi akan terhubung ke NIK (KTP elektronik).
• Lokasi, jumlah uang, hingga sumber dana akan dikumpulkan dalam satu sistem.
• Roadmap hingga 2030 menargetkan auto-debit pajak, profil ekonomi digital wajib, dan penggunaan Payment ID sebagai syarat untuk hampir semua layanan negara dan swasta.
*Referensi:*
• BI & Kementerian Keuangan sudah mencanangkan sistem ini sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan nasional. (Sumber: Detik, 2023)
*Masalahnya Bukan Soal Teknologi. Tapi Ideologi.*
Apakah transparansi ekonomi penting? Ya. Apakah deteksi fraud dan penyalahgunaan dana perlu? Tentu.
Tapi pertanyaannya: *Siapa yang mengendalikan data kita? Untuk kepentingan siapa?*
Bayangkan:
• Hidupmu terpotret total oleh sistem.
• Pemerintah tahu kamu ngopi 5x sehari, transfer ke siapa saja, hingga utang pribadi pun bisa “terpantau”.
• Di masa depan, akses bantuan, pinjaman, bahkan pekerjaan bisa tergantung dari skor digitalmu — persis seperti sistem Social Credit di Tiongkok.
*Di Sini Letak Bahayanya*
Ini bukan sekadar transformasi keuangan, tapi transisi menuju kapitalisme pengawasan total (surveillance capitalism). Rakyat dianggap bukan sebagai pemilik kekayaan, tapi objek fiskal. Penguasa bertindak seperti “Tuhan Finansial” yang mengatur kapan kamu boleh bertransaksi, siapa yang pantas dibantu, siapa yang harus disaring.
*Islam Menolak Totalitarianisme Kapitalisme!*
Islam tidak menolak teknologi — tapi Islam menolak dominasi total negara atas harta umat.
_”Harta itu milik Allah yang dititipkan kepada manusia, bukan untuk dipantau negara secara zalim.”_
— QS Al-Hadid:7
Dalam Nidzam Iqtishadi fi al-Islam, Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa fungsi negara dalam Islam adalah pengatur dan penjaga (ri’ayah), bukan pengintai (raqeeb). Negara Islam melindungi hak milik individu, menjamin kebutuhan pokok, tanpa menjadikan rakyat sebagai sasaran pajak permanen.
⸻
Maka, Kita Tolak “Rezim Cashless” ala Kapitalis!
1. Stop pengintegrasian NIK ke seluruh sistem keuangan.
2. Tolak sistem pajak otomatis yang mencekik dan melanggar privasi.
3. Bangun sistem keuangan Islam berbasis baitul maal, bukan kapitalisme fiskal.
4. Kembalikan peran negara sebagai pengelola harta umat, bukan pemalak digital.
⸻
*Umat Harus Bangkit!*
Ini bukan sekadar soal QRIS atau e-KTP.
Ini soal masa depan umat Islam: apakah kita akan tunduk pada rezim pengawasan gaya baru, atau membangun kembali sistem Islam kaffah yang menjamin keadilan ekonomi tanpa mencabut kebebasan rakyat?
*Mari suarakan kesadaran ini ke seluruh penjuru umat!*
📌 Bergabunglah di barisan perubahan sistemik.
📌 Jangan biarkan privasimu dihancurkan oleh sistem buatan manusia.
📌 _Tegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang menjaga jiwa dan harta, bukan malah mencurinya lewat regulasi!_
🔁 Sebarkan opini ini jika kamu peduli akan masa depan umat dan privasimu.
